Mengikuti Kegiatan Apresiasi Cyber Extention di Bali 2016

Dalam mewujudkan visi dan misi KKP dan pengembangan SDM KP, penyuluhan perikanan mempunyai peran yang penting dan strategis karena posisi penyuluh perikanan berada digaris terdepan yang berhadapan langsung dengan pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/ pemasar ikan dan petambak garam) dan pelaku usaha KP guna menyukseskan pencapaian program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan pada dasanya adalah suatu proses pemberdayaan masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan agar mereka mau dan mampu mandiri dan berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perrikanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sejalan dengan era pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu adanya penyampaiaan informasi teknologi serta materi penyuluhan terbaru dengan cepat, dan murah kepada penyuluh perikanan. Untuk percepatan diseminasi materi penyuluhan KP yang bersumber dari teknologi KP yang dihasilkan unit kerja penghasil teknologi KP tersebut, maka Pusluh KP menginisiasi membangun sistem informasi penyebarluasan materi penyuluhan KP atau Cyber Extention.

Cyber Extention merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkan jaringan intenet, komunikasi melalui komputer dan multimedia interaktif digital untuk menjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru di berbagai bidang secara cepat. Cyber Extention adalah media pembelajaran non formal bersifat online sehingga menjangkau sasaran penyuluhan dengan tidak ada batasan waktu dan tempat sepanjang ada peralatan komputerr, tablet, HP dan jarinan internet.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pusat Penyuluhan (Pusluh) dan BPSDM Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) pada tahun angggaran 2016 melaksanakan kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Operasional Cyber Extention.

Tujuan diadakannya kegiatan apresiasi cyber extention adalah:

1.   Menyediakan dan menyebarluaskan teknologi KP yang terekomendasi dan materi penyuluhan lainnya (informasi,  rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan) kepada penyuluh perikanan dan pelaku utama/usaha perikanan di Indonesia melalui media on-line berbasis web, sehingga memungkinkan jangkauan penyebaran materi penyuluhan meluas dan tidak dibatasi waktu dan tempat;

2.   Mengumpulkan materi penyuluhan spesifik lokasi hasil kaji terap dan kearifan lokal dari daerah yang memungkinan penyuluh perikanan berbagi (sharing) materi penyuluhan dengan penyuluh perikanan di daerah lain untuk diketahui atau dapat digunakan oleh penyuluh perikanan di daerah lain;

3.   Mendapatkan umpan balik (feed-back) dari penyuluh perikanan dan pelaku utama/usaha perikanan terhadap materi penyuluhan dari teknologi yang sudah mendapat rekomendasi yang dimuat dalam cyber extension kelautan dan perikanan untuk disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan unit kerja teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan penghasil teknologi kelautan dan perikanan.

4.   Mendapatkan informasi kebutuhan teknologi KP terkini yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan unit kerja teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan penghasil teknologi kelautan dan perikanan.

5.   Meningkatkan jejaring lembaga penghasil teknologi KP dengan lembaga penyuluhan serta teknis dinas di daerah.

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

1.    Terlaksananya kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Operasional Cyber Extention Tahun 2016.

2.    Terlaksananya simulasi Operasional Cyber Extention Tahun 2016.

Manfaat dari kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Operasional Cyber Extention Tahun 2016 adalah Penyuluh Perikanan, baik PNS, Penyuluh Swadaya, PPB dan masyarakat KP mengetahui tentang Cyber Extention dan dapat mengoperasionalkannya serta aktif di dalamnya.

KKP Meluncurkan Program Kampanye Pride Untuk PAAP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta RARE Indonesia meluncurkan Program Kampanye Pride bagi Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).

Letak Indonesia yang berada di pusat segitiga karang (coral triangle), menjadikan indonesia sebagai jantung dari jaringan ekosistem laut tropis Indo-pasifik dan merupakan hot spot global bagi keanekaragaman hayati laut. Oleh karena itu, Kementrian perikanan dan kelautan, kementrian lingkugan hidup dan kehutanan dan Rare berkomitmen untuk membuat terobosan dalam pengelolaan konservasi laut bersama masyarakat setempat sehingga mereka dapat ikut mengelola kawasan konservasi laut.

Program ini sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Indonesia pada dunia Internasional. Luas kawasan konservasi laut Indonesia sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 17,3 juta hektare dan akan mencapai 20 juta hektare pada tahun 2020. Kawasan konservasi dikelola dan dimanfaatkan melalui sistem zonasi sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi nelayan kecil, masyarakat adat setempat dan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Dalam hal ini, PAAP juga merespon kebutuhan nelayan kecil dalam menjaga mata pencahariannya dengan memberikan peran serta pengelolaan, termasuk pemanfaatan secara bertanggung jawab kepada nelayan kecil yang berdiam di dalam atau sekitar kawasan konservasi.

Keberlanjutan dan kelestarian kawasan konservasi laut tidak akan berlangsung tanpa adanya keikutsertaan nelayan kecil dan masyarakat di sekitar kawasan untuk ikut menjaganya. Melalui Program Kampanye Pride bagi PAAP menjadikan kawasan konservasi laut bermanfaat secara langsung bagi nelayan kecil.

Program KKP ini diproyeksikan bisa merespons kebutuhan nelayan kecil dalam menjaga mata pencahariannya dengan memberikan peran serta pengelolaan. Program PAAP merespon kebutuhan nelayan kecil dalam menjaga mata pencahariannya dengan memberikan peran serta pengelolaan, termasuk pemanfaatan secara bertanggung jawab kepada nelayan kecil yang berdiam di dalam atau sekitar kawasan konservasi.

Nelayan kecil beroperasi di pesisir pantai dengan peralatan tangkap yang seadanya dan harus bersaing dengan Nelayan besar atau swasta. Diharapkan, dengan adanya PAAP bisa semakin meningkatkan nilai tambah melalui sistem Zonasi dari kawasan konservasi laut. Oleh karena itu, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Rare Indonesia optimis bahwa terobosan ini akan membawa dampak positif bagi pengelolaan kawasan konservasi laut dan keberlanjutan sumberdaya perikanan Indonesia.

Pada 17 Februari 2016, program ini diluncurkan secara nasional di Jakarta. Program ini mengembangkan kapasitas 15 lembaga mitra pelaksana lokal yang memangku 15 kawasan konservasi dari Sabang hingga Kaimana untuk periode 2014−2017. Salah satunya ialah Balai TN Wakatobi. Nantinya, 15 kawasan ini akan menjadi model pengelolaan perikanan di Indonesia, sehingga ke depannya dapat direplikasi di daerah lain.

PAAP merupakan inovasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kampanye Pride bagi perikanan berkelanjutan di Pulau Tomia, TN Wakatobi periode 2012–2014 telah membuktikan hasil nyata. Data monitoring biofisik oleh BTN Wakatobi menunjukkan peningkatan jumlah ikan Kakap Merah dari 71 individu per kelompok pada tahun 2012 menjadi 109 individu per kelompok pada tahun 2014. 

Sebelumnya, terdapat kampanye Pride yang dilaksanakn di Teluk Mayalibit, Raja Ampat, berhasil meningkatkan jumlah tangkapan perhari ikan kembung, yang semula berjumlah 1,64 kg menjadi 4,9 kg. Selain Raja Ampat, Balai Taman Nasional Karimun Jawa, sudah mengadopsi layanan hotline untuk sistem penegak hukum sehingga masyarakat sudah dapat melaporkan pelanggaran di zona inti melalui telepon dan SMS untuk segera ditindaklanjuti oleh Tim Patroli. Menurut kepala desa Nyamuk, Pak Sudarto dengan diadakan program semacam ini sudah memberikan dampak positif bagi para masyarakat di wilayah karimun Jawa khususnya dalam penghasilan mereka. Program ini juga bagus untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada.

Rare sudah membantu sebanyak 15 kepulauan di Indonesia dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan sebelumnya melakukan kampanye perubahan perilaku masyarakat untuk membuat masyarakat lebih aware dengan sistem zonasi , sehingga masyarakat sudah menghindari beberapa lokasi yang bukan wilayah tangkapan. Dan sebanyak 18% masyarakat menanggapi positif program ini. Rare memang tidak menyediakan tenaga langsung di lapangan namun Rare secara aktif mendidik beberapa masyarakat yang aktif di dalam wilayah konservasi dan kemudian dibagikan langsung dengan masyarakat lainnya.

Rare dan mitra melalui kampanye Pride mempromosikan perubahan perilaku pada pengguna sumberdaya, pemangku kepentingan, pelaku pasar dan pembuat kebijakan di kawasan untuk memperoleh komitmen serta aksi nyata terkait pengelolaan berkelanjutan dari kawasan konservasi dan sumberdayanya. Melalui Kampanye Pride PAAP ini, para nelayan kecil menjadi jawaban dari tantangan saat ini melalui kapasitas pengorganisasian kelompok, pemahaman konservasi dan pengelolaan perikanan sehingga senantiasa patuh pada peruntukan zonasi di dalam setiap kawasan konservasi dan pada saat yang sama mampu mengelola akses area perikanan secara bertanggung jawab.
Kawasan Implementasi Kampanye Pride bagi Pengelolaan Akses Area Perikanan (periode 2014 – 2017) :

1. Perairan Teluk Kolono (mitra: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan).
2. Daerah Perlindungan Laut Liya Togo, Liya Mawi, Liya Bahari (mitra: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi)
3. Taman Nasional Wakatobi (mitra: Balai Taman Nasional Wakatobi)
4. Taman Nasional Bunaken (mitra: Balai Taman Nasional Bunaken)
5. Taman Nasional Taka Bonerate (mitra: Balai Taman Nasional Taka Bonerate)
6. Perairan Teluk Bumbang (mitra: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok
7. Taman Wisata Perairan Gili Matra (mitra: Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kupang)
8. Taman Wisata Perairan Laut Banda ((mitra: Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kupang)
9. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh, Kota Sabang (mitra: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang)
10. Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas (mitra: Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Pekanbaru
11. Taman Nasional Kepulauan Seribu (mitra: Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu)
12. KKPD Kaimana (mitra: Conservation International Indonesia)

Kawasan Prototipe Kampanye Pride bagi Pengelolaan Akses Area Perikanan (periode 2014 – 2016) :

1. Perairan di bawah pengelolaan Kabupaten Demak (mitra: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak)
2. Taman Nasional Karimunjawa (Mitra: Balai Taman Nasional Karimunjawa)
3. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Mayalibit, Raja Ampat (Mitra: Conservation International dan BLUD KKPD Raja Ampat).

Konservasi Kunci Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Berdasarkan PP No. 60/2007 pasal 1. Kawasan konservasi perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

IUCN – The Conservation Union, mendefinisikan kawasan konservasi laut sebagai suatu area atau daerah di kawasan pasang surut beserta kolom air di atasnya dan flora dan fauna serta lingkungan budaya dan sejarah yang ada di dalamnya, yang diayomi oleh undang-undang untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan yang tertutup.

Lebih lanjut, menurut UU 27/2007, Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Manfaat konservasi telah nyata meningkatkan produksi perikanan tangkap, utamanya berhubungan dengan proses-proses biofisik seperti spill-over, ekspor spesies ikan dewasa maupun benih ke daerah penangkapan ikan, ekspor larva ikan dari tempat pemijahan yang tersedia sebagai stok perikanan, sehingga mampu mencegah kolaps tangkapan. Kawasan konservasi yang dikelola secara konsisten beberapa tahun diharapkan mampu menyokong hasil tangkapan ikan di luar kawasan meningkat 40 (empat puluh) persen. Hasil kajian menyatakan bahwa produksi larva akan meningkat pada perlindungan terhadap 20 - 30% luasan habitat penting di kawasan konservasi.

Nelayan, tidak memandang wilayah konservasi sebagai musuh. Sebab, jika tidak ada konservasi, bukan tidak mungkin sumber daya alam berupa ikan dan isi laut lainnya akan digunakan secara besar-besaran yang akan berdampak bagi masa depan nelayan. Semua orang berlomba-lomba mengambil ikan, dikhawatirkan ikan akan berkurang bahkan habis jika konservasi alam diabaikan.

Nelayan kecil masih mengalami beberapa hambatan dalam usahanya menangkap ikan. Sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas masih menjadi hambatan utamanya. Keadaan itu diperparah dengan tidak jelasnya teritorial atau hak para nelayan kecil dalam menangkap ikan. Salah satu yang menghambat adalah kawasan konservasi laut. Yaitu, karena tidak jelasnya pembagian kewenangan. Maka dari itu, diperlukan peran serta pemerintah untuk mengajak masyarakat agar bisa bersinergi.

Kunci keberhasilan pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan adalah melalui Pengelolaan Bersama (Kolaboratif), pada prakteknya tentu bukan merupakan hal yang sederhana, perlu komitmen dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkannya. Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utamanya, yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi dan upaya ini sedikitnya dapat  dilakukan melalui tiga strategi pengelolaan, yaitu:

(1)  Melestarikan lingkungannya, melalui berbagai program konservasi,

(2) Menjadikan Kawasan Konservasi sebagai penggerak ekonomi, melalui program pariwisata alam perairan dan pendanaan mandiri yang berkelanjutan, dan

(3) Pengelolaan kawasan konservasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial yang mensejahterakan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan hal yang utama, mengingat masyarakat-lah yang sebenarnya sehari-hari berada pada kawasan konservasi, tidak sedikit yang bergantung terhadap sumberdaya di kawasan tersebut. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah WAJIB hukumnya. Co-management, kemitraan dan kerjasama yang mengedepankan peran masyarakat utamanya bagi peningkatan kesejahteraan adalah sangat penting.

Upaya-upaya pembinaan masyarakat melalui pengembangan alternatif mata pencaharian di kawasan konservasi telah dikembangkan, seperti misalnya pengelolaan kepiting bakau, pengelolaan jasa wisata bahari, budidaya rumput laut, maupun kegiatan lainnya. Sebagai bentuk partisipasi dan pemberdayaan kaum perempuan juga telah dikembangkan alternatif pencaharian seperti pembuatan kerupuk ikan, pembuatan cindera mata dan kerajinan, maupun berbagai aktivitas lain yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat digandeng sebagai mitra.

Penatakelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif dapat tercapai melalui perencanaan pengelolaan dan manajemen zonasi yang baik, tersedianya sumberdaya manusia dan lembaga pengelola yang kompeten, tersedianya infrastruktur dan sarana pendukung yang baik, maupun upaya-upaya pengelolaan kawasan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi para pemerintah untuk menyejahterahkan seluruh masyarkat , termasuk nelayan kecil di perairan Indonesia. Dalam kerjasamanya degan Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membagi tugas pokok sesuai dengan porsinya. Dengan KLHK menyediakan ruang zonasi untuk perairan dan KKP mengatur semua peraturan yang belaku di dalamnya seperti bagaimana kriteria ikan yang boleh dan tidak boleh ditangkap. Selain berwenang dalam menentukan zonasi, KLHK juga membantu melaksanakan kerjasama dengan masyarakat . 

Berikut pemaparan Zonasi tersebut, Zona Larang Tangkap, Zona Pariwisata, Zona Perlindungan Bahari dan Zona Inti Kondisi sumber daya perikanan di Zona Pemanfaatan Lokal sangat bergantung pada kondisi Zona Larang Tangkap Zona Pemanfaatan Lokal merupakan daerah tangkapan khusus bagi nelayan lokal. Zonasi ini merupakan upaya Memulihkan kondisi sumberdaya perikanan.

Semoga Perwujudan Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan yang Efektif untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat bukan hanya ucapan semata namun segera dapat tercapai.

Foto News: Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Perikanan Tgkt Ahli 2015

Hari Nusantara 2013 di Bangka Barat

Berawal dari Deklarasi Juanda 1957, yaitu "Bangsa Indonesia menjadi negara kepulauan sebagai konsepsi kewilayahan untuk mewujudkan wawasan Nusantara", peringatan Hari Nusantara digelar. Setiap tahun, acara diadakan di tempat berbeda yang identik dengan potensi baharinya.

Hari Nusantara 2014 yang rencananya dipusatkan di Kabupaten Kotabaru, sekitar 350 km sebelah tenggara Banjarmasin, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, akan didukung oleh 12 Kementerian. 

Sementara itu, Hari Nusantara 2013 yang puncak peringatannya digelar di Palu, Sulawesi Tengah, pada 13 Desember 2013, mengusung tema potensi pariwisata Indonesia yakni "Setinggi Langit Sedalam Samudera, Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara yang Tak Terhingga".

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu, saat membuka rangkaian peringatan Hari Nusantara, mengatakan, "Tema yang diangkat untuk Hari Nusantara tahun ini adalah `Setinggi langit sedalam samudera potensi pariwisata dan kreativitas Nusantara yang tak terhingga`,".

Tahun ini peringatan Hari Nusantara 2013 diadakan di Palu, Sulawesi Tengah. Acara yang berpuncak pada 13 Desember 2013 memiliki banyak rangkaian kegiatan.

"Ada seminar nasional dan bincang tentang laut, gelar seni budaya, pameran produk, tarian serta musik dengan tema bahari," tutur Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu dalam konferensi pers Hari Nusantara 2013 di Ruang Pulau Bidadari, Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/6/2013).

Sedangkan mengapa dipilih Sulawesi Tenggara adalah sebagian besar kawasan di sana adalah bahari. Bisa dibilang, Sulteng sebagai provinsi maritim. Melengkapi keseruan acara,  ada parade kapal perang di sana.

Ada banyak kegiatan mewarnai perayaan Hari Nusantara tahun ini, diantaranya adalah atraksi wisata, seminar nasional dan bincang tentang laut, gelar seni budaya, pameran produk, tarian, serta musik dengan tema bahari.

Tema yang diangkat untuk acara ini adalah “Setinggi Langit Sedalam Samudera, Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara yang Tak Terhingga”. Tema ini mendeskripsikan kekayaan dan keberagaman potensi sumber daya bahari Indonesia yang memberikan manfaat tak terhingga, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain itu, tema Hari Nusantara tahun ini dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat untuk menggali dan menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guna membangun masa depan bangsa.

Ada acara pendukung yang tak kalah menarik dalam Hari Nusantara 2013, yaitu Indonesia World Underwater Photo Contest 2013 dan Indonesia Fishing Tournament yang terbuka untuk umum. Selain itu, ada pula pemilihan Putera dan Puteri Laut, kegiatan bersih-bersih laut dan penanaman hutan bakau terkait penyelenggaraan event tahunan tersebut. Melengkapi kemeriahan acara, rencananya akan ada parade kapal perang di Teluk Palu.

Sedangkan peringatan Hari Nusantara 2013 yang ke-14 di Kabupaten Bangka Barat diadakan di pantai Tanjung Ular Kecamatan Muntok dengan tema “Setinggi Langit Sedalam Samudera, Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara yang Tak Terhingga”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013.

Pantai Tanjung Ular berada kurang lebih sekitar 15 km dari kota muntok kabupaten Bangka Barat,jalannya yang berliku-liku sepanjang 5 km untuk menuju objek wisata Pantai tanjung ular bagaikan seekor ular. untuk saat ini di objek wisata pantai tanjung ular masih belum tersedia fasilitas seperti toilet, dan lain-lain, semua pengunjung membawa sendiri semua kebutuhan mereka. 

Pada peringatan hari Nusantara 2013, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu Bapak Ramli Ngadjum mengajak masyarakat melalui peringatan Hari Nusantara, semua pihak untuk meningkatkan semangat pengabdian, etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat. diharapkan semua elemen untuk ikut serta bergerak bersama dan konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa, sehingga mampu menumbuhkembangkan kreatifitas melalui pemberdayaan potensi bahari.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Bangka Barat dalam rangka memperingati Hari Nusantara adalah: pemberian bantuan modal kepada para nelayan di sekitar pantai Tanjung Ular, bersih-bersih pantai, pasar murah, pembagian doorprice serta hiburan kesenian.

Untuk masa yang akan datang pantai tanjung ular ini sangat potensial untuk di kembangkan menjadi wisata bahari. Dengan akses jalan menuju ke kawasan pantai tanjung ular sudah ada, cukup lebar dan telah di aspal. Hal ini tinggal melihat keseriusan dari pihak pemerintah daerah untuk mengembangkan objek wisata tersebut, objek wisata Pantai Tanjung ular sangat cocok untuk wisata akhir pekan bersama keluarga.

Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi bahari yang sangat besar dan jika bisa dikelola secara optimal, bersinergi dengan yang lainnya sehingga ke depannya dapat dikembangkan secara bijaksana serta mampu mendukung kesejateraan masyarakatnya. 

sumber: foto koleksi pribadi dan dari indonesiatravel, traveldetik.com, antaranews.com