Rumusan Workshop Pemutakhiran Validasi dan Evaluasi Data SimluhKP Tingkat Nasional Tahun 2015

Memperhatikan arahan Kepala Pusat Penyuluhan KP dan diskusi seluruh peserta Workshop Pemutakhiran, Validasi dan Evaluasi SIMLUHKP tahun 2015 dihasilkan rumusan dan rekomendasi sebagai berikut :

1.    Pemutakhiran dan validasi data SIMLUH KP oleh admin SIMLUH KP kabupaten/kota, provinsi dan pusat harus dilakukan secara berjenjang dan periodik sehingga dihasilkan data yang valid dan up to date.

2. Peran pimpinan kelembagaan penyuluhan perikanan di provinsi dalam penguatan data sistem penyuluhan KP sangat penting dan strategis.  Untuk itu, diperlukan dukungan dan komitmen melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dari setiap pimpinan kelembagaan penyuluhan KP terhadap ketersediaan data sistem penyuluhan di daerah masing-masing, termasuk memberikan rewardbagi petugas entry data SIMLUH KP tingkat kabupaten/kota yang berkinerja baik dalam pemutakhiran dan validasi data SIMLUHKP di wilayahnya.

3. Pusluh KP diharapkan terus melakukan pengembangan untuk penyempurnaan aplikasi SIMLUHKP dan aplikasi lainnya secara terus-menerus sesuai kebutuhan KKP dan pengguna dalam rangka peningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan penyuluhan perikanan di pusat dan daerah.

4. Pusluh KP, lembaga penyuluhan di provinsi dan kab/kota diharapkan melanjutkan sosialisasi pemanfaatan data SIMLUH KP secara optimal, melalui internalisasi pemanfaatan data SIMLUH KP di pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan pimpinan di masing-masing daerah sehingga diperoleh jaminan pemanfaaatan data SIMLUH KP sebagai bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan penyuluhan perikanan.

5.    Berkenaan operasional dan pemanfaatan TIK penyuluhan KP (Web,Cyber extension KP, skype dan twitter) diharapkan peran admin SIMLUHKP dan penyuluh perikanan untuk membantu mensosialisasikan pemanfaatan TIK penyuluhan KP kepada penyuluh perikanan dan pelaku utama perikanan binaannya masing-masing. Disamping itu, petugas SIMLUHKP dapat berperan aktif dalam dan berkontribusi memberikan berita/artikel/materi penyuluhan untuk dimuat ke web dan/atau Cyber extension KP.

6. Peserta workshop menyepakati Rancangan Standar Pelayanan PublikOperasional web, SIMLUHKP dan Cyber extension KP untuk dijadikanStandar Pelayanan Publik operasional web, SIMLUHKP dan Cyber extension KP dan segera diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui website dan media lainnya yang dianggap perlu.

sumber: http:pusluh.kkp.go.id

Foto News: Mengikuti Workshop Pemutakhiran Validasi dan Evaluasi SimluhKP Th.2015 di BBPPI Semarang

Gebyar Bangka Barat Membaca 2015

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, menghadirkan Muhamma Fauzil Adhim, Kak Toyib dan Musa pada Hari Kamis 21 Mei 2015 di Gedung Majapahit (Unmet) kompleks Timah Kecamatan Muntok.

'talk show' gemar baca merupakan kegiatan tahunan yang sudah berjalan sejak lima tahun lalu, kegiatan tersebut diselenggarakan perpustakaan daerah dengan menghadirkan para motivator, penulis dan pedongeng tingkat nasional untuk berbagi ilmu dengan para pelajar di daerah.

Semoga terwujud untuk menjadikan Bangka Barat Gemar Membaca dan bukan hanya slogan yang terdengar menggema ditelinga. Semoga Bangka Barat menjadi Kabupaten yang mandiri, sejahtera, aman, damai dan diberkahi Allah.aamiin

Foto News: Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Perikanan Tgkt Ahli 2015

Pembukaan Diklatsar Jabfung Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli

Rabu, 15 April 2015 pembukaan dan penutupan diklat dilaksanakan di Auditorium  oleh Kapuslat KP turut hadir widyaiswara dan pejabat struktural.

Adapun diklat tersebut adalah:

Dalam pemaparanya Kapuslat KP, menyampaikan reformasi birokrasi menempatkan pengelolaan SDM sebagai salah satu pilar dari ketiga pilar pokok penyusun pembaharuan sistem tata kelola pemerintahan selain kelembagaan (organisasi), dan ketatalaksanaan (business process). Dalam konteks tersebut guna mewujudkan PNS yang berkualitas dan profesional dibutuhkan ketersediaan informasi mengenai profil kompetensi pegawai. Hal tersebut dapat diperoleh dengan pelaksanaan Assessment Center sebagai salah satu program reformasi birokrasi di bidang manajemen SDM. 

Reformasi birokrasi menempatkan pengelolaan SDM sebagai salah satu pilar dari ketiga pilar pokok penyusun pembaharuan sistem tata kelola pemerintahan selain kelembagaan (organisasi), dan ketatalaksanaan (business process). Dalam konteks tersebut guna mewujudkan PNS yang berkualitas dan profesional dibutuhkan ketersediaan informasi mengenai profil kompetensi pegawai. Hal tersebut dapat diperoleh dengan pelaksanaan Assessment Center sebagai salah satu program reformasi birokrasi di bidang manajemen SDM. Metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai (Aparatur Sipil Negara) dalam suatu jabatan, dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

Keberhasilan proses penyuluhan ditandai timbulnya partisipasi aktif dari pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan (masyarakat sasaran), sehingga dalam pengembangan penyuluhan ke depan harus diarahkan pada model yang berpusat pada manusia, dimana peran penyuluh dalam proses penyuluhan adalah sebagai relasi yang berorientasi pada masyarakat sasaran.

Terkait dengan penyelenggaraan Diklat Pra Jabatan Golongan III Angkatan III, Diklat ini hendaknya bukan sekedar sebagai tahap yang dilalui hanya untuk mengubah status CPNS untuk menjadi PNS. Akan tetapi diklat ini merupakan awal bagi serangkaian perjalanan dan perkembangan karier di masa depan.

Diklat ini sebagai stimulus awal untuk merangsang Saudara sebagai aparatur pemerintah agar terus memperluas wawasan keilmuan, memperkuat landasan mental / spiritual dan  menempa sikap / perilaku yang baik.

sumber: BDA Sukamandi

Foto News: Kolong di Sekitar Muntok

 bekas kolong di Pal 2 Muntok

bekas kolong terabek

Info News: Pelatihan Bagi Penyuluh Perikanan Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Penyuluh Perikanan sebagaimana yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 21 ayat (1) yang disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan, maka Pusat Penyuluhan KP bekerjasama dengan Pusat Pelatihan KP akan melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Penyuluh Perikanan PNS berupa Pelatihan Dasar Penyuluh Perikanan dan Pelatihan teknis Perikanan.

Persayaratan untuk menjadi peserta pelatihan yaitu :

1.    Berstatus sebagai Penyuluh Perikanan PNS yang dibuktikan dengan fotocopy SK fungsional;

2.    Belum pernah mengikuti Pelatihan Dasar baik tingkat Terampil, Ahli dan Alih Jenjang (khusus bagi calon peserta Pelatihan Dasar Penyuluh Perikanan)

3.    Sehat jasmani dan rohani;

4.    Mendapat izin dari pimpinan dan surat tugas dari unit kerja; dan

5.    Bersedia menanggung biaya perjalanan pulang pergi dari lokasi kerja ke tempat pelatihan.

Usulan calon peserta diharapkan dapat diterima Pusat Penyuluhan KP paling lambat minggu ke II bulan Februari 2015 melalui faximile (021-3513328) atau dengan surat dan ditujukan ke Pusat Penyuluhan KP, BPSDM KP, dengan alamat : Gd. Mina Bahari III, Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 10110. Dapat juga dikirimkan melalui email dengan alamat bid.kk_pusluhkp@yahoo.co.id.

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sdri. Dessi Arisandi (08121891448) dan Sdr. Nurhayati (081327563036)

Surat lengkap dapat diunduh:

Unduh Lampiran :   surat-usulan-pelatihan-2015.pdf

sumber:pusluh.kkp.go.id

Foto News: Diklat Bela Negara 2014 di Makorem 045/Garuda Jaya Bangka Tengah